Contoh karya ilmiah

KOMPONEN DALAM

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

TUGAS MATA KULIAH

PENULISAN KARYA ILMIAH

Dosen Pengampu

Drs. Suhartono, M.Pd

Disusun Oleh :

Nama : Amalia Ningsih

NIM : X7210006

Kelas : A

Semester : 6

PROGRAM STUDI S-1 PGSD KAMPUS VI KEBUMEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Makalah	:	Komponen Dalam Manajemen Berbasis Sekolah
Peneliti
Nama	:	Amalia Ningsih
NIM	:	X7210006
Kelas	:	A
Semester	:	VI

			Kebumen, 25 Maret 2011 Penulis Amalia Ningsih NIM X7210006
	Mengesahkan
Sekretaris Program PGSD Drs. Wahyudi, M.Pd NIP 19621210 198803 1 001			Dosen Pembimbing Drs. Suhartono, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Komponen Dalam Manajemen Berbasis Sekolah.

Penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah semester VI Program S-1 PGSD FKIP UNS Kampus VI Kebumen. Penulisan makalah ini dapat dilaksanakan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Wahyudi, M.Pd selaku Sekretaris Program S1 PGSD Kampus VI Kebumen;

2. Bapak Drs. Suhartono, M.Pd selaku dosen pengampu Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah;

3. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan makalah ini.

Kebumen, 25 Maret 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………… i

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………………………… ii

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………. iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………. 1

1. Latar Belakang…………………………………………………………………………….. 1
2. Rumusan Masalah ……………………………………………………………………….. 2

BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………………………………… 3

A. Komponen dan Manajemen Berbasis Sekolah …………………………………. 3

1. Manajemen Kurikulum …………………………………………………………………. 4
2. Manajemen Pembelajaran ……………………………………………………………… 5
3. Manajemen Tenaga Kependidikan …………………………………………………. 6
4. Manajemen Kesiswaan …………………………………………………………………. 7
5. Manajemen Keuangan ………………………………………………………………….. 8
6. Manajemen Sarana dan Prasarana ………………………………………………….. 9
7. Manajemen Hubungan Kemasyarakatan ………………………………………… 10
8. Manajemen Layanan Khusus………………………………………………………… 11

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………….. 12

1. Kesimpulan ………………………………………………………………………………… 12
2. Saran………………………………………………………………………………………….. 12

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….. 13

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Balakang

Dewasa ini globalisasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai lingkungan termasuk lingkungan pendidikan. Salah satu contoh perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah Manajem Berbasis Sekolah. Pemerintah telah melakukan sosialisasi ditingkat sekolah dasar pada khususnya tentang pengaruh dan kegunaan Manajemen Berbasis Sekolah terhadap peningkatan mutu dan kualitas sekolah menuju kearah yang lebih baik, akan tetapi hal tersebut seolah tidak mendapat respon yang positif dari pihak sekolah. Terbukti dengan masih banyaknya angka partisipasi pendidikan nasional yang kurang baik dan kualitas pendidikan tetap menurun. Diharapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan anjuran yang diberikan sehingga Manajemen Berbasis Sekolah dapat berhasil mengangkat kondisi dan memecahkan masalah pendidikan yang ada. Hal tersebut diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah memiliki wewenang yang besar dalam mengelola kebijakannya. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sangatlah penting, selain peran guru, siswa, maupun peran serta masyarakat tentunya. Dalam pengeolaan sekolah diperlukan suatu kemampuan manajerial. Dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah, Nurkholis (2003: 120) menyatakan bahwa: “Sebagai manajer, kepala sekolah harus memerankan fungsi manajerial dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengoordinasikan.”

Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangatlah vital dalam pengelolaan sekolah. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya sebuah sekolah apabila kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajemen ( sebagai manajer ) maka yang terjadi adalah kesemrawutan pengelolaan, baik itu pengelolaan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan hubungan kemasyarakatan, serta pengelolaan layanan khusus. Akan tetapi, pengelolaan tersebut tidak semata-mata tugas dari kepala sekolah saja. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara komponen sekolah itu sendiri. Baik dari guru, siswa, orang tua siswa, maupun komite sekolah. Apabila kerjasama terjalin dengan baik, maka tujuan pendidikan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam kaitannya dengan komponen Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu sebagai berikut:

A. Apakah pengertian dari komponen dan Manajemen Berbasis Sekolah?

B. Bagaimanakah Manajemen Kurikulum?

C. Bagaimanakah Manajemen Pembelajaran atau Pengajaran?

D. Bagaimanakah Manajemen Ketenagaan?

E. Bagaimanakah Manajemen Kesiswaan?

F. Bagaimanakah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan?

G. Bagaimanakah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan?

H. Bagaimanakah Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat?

I. Bagaimanakah Manajemen Layanan Khusus?

Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas, berikut penjelasannya dalam Bab II.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KOMPONEN DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Komponen adalah bagian yang merupakan seutuh ( W.J.S. Poerwodaminto, 1984: ). Secara umum, komponen merupakan bagian dari sebuah sistem utuh.

Mengenai pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Nurkholis (2003: ) menyatakan bahwa:

Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah,yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan kedepan, tegas dalam penegakan hukum, adil, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam jaminan mutu, professional, efisien dan efektif dalam rangka peningkatan mutu.

Sedangkan menurut Mulyasa (2009: ) menyatakan bahwa: “MBS adalah salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.”

Tidak terlalu berbeda dengan pendapat di atas, Rohiat (2008: ) juga menyatakan bahwa:

MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi, memberikan fleksibilitas atau keluwesan pada sekolah, mendorong partisipasi sekolah secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat dan guna meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa komponen merupakan bagian dari sebuah keutuhan. Dalam hal ini keutuhan yang dimaksud adalah MBS. Jadi komponen dalam MBS memiliki makna bagian-bagian dari Manajemen Berbasis Sekolah. Bagian-bagian tersebut antara lain: Manajemen Kurikulum, Manjemen Keuangan, dan sebagainya.

B. MANAJEMEN KURIKULUM

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Kurikulum SDN 3 Tamanwinangun, 2010: 5). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasioanal ( sekarang Kementerian Pendidikan Nasional-red ) pada tingkat pusat. Karena itu sekolah merealisasikan dan menyesuaiakan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Menurut Nurkholis (2003: 45) menyatakan bahwa: “Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.”

Pengembangan kurikulum muatan lokal telah dilakukan sejak digunakkannya Kurikulum 1984, khususnya di sekolah dasar (Mulyasa, 2009: 40). Pada kurikulum tersebut muatan lokal disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai. Dalam kurikulum 1994, muatan lokal tidak lagi disisipkan pada setiap bidang studi.

Jadi intinya adalah dalam pengelolaan kurikulum yang bersifat nasional, sekolah tidak berhak mengurangi isinya. Yang boleh dikembangkan adalah muatan lokal yang disesuaiakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah masing-masing.

C. MANAJEMEN PROGRAM PEMBELAJARAN ATAU PENGAJARAN

Sekolah diharapkan dapat mengembangkan program pengajaran serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program sekolah, manajer hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus menghubungkan peserta didik dan kebutuhan lingkungan.

Dalam kepentingan kepala sekolah sebagai manajer, ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada empat langkah yang harus dilakukan. Menurut Mulyasa (2009: 41) , empat langkah tersebut yaitu: menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif (Nurkholis, 2003: 45). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam proses pembelajaran atau pengajaran ada baiknya bersifat terpusat pada siswa.

Mengenai pembelajaran bersifat pada siswa, Rohiat (2008: 65) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena iitu, cara-cara belajar siswa aktif seperti active learning, cooperative learning, dan quantum learning perlu diterapkan.

Berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan program pengajaran:

1. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas;

2. Bersifat sederhana dan fleksibel;

3. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

4. Bersifat menyeluruh dan harus jelas pencapainnya;

5. Ada koordinasi antarkomponen pelaksana program.

Dari beberapa prinsip di atas, apabila dapat dilaksanakan semua maka tujuan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai. Selain itu, dalam pengelolaan sekolah harus ada pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan, program-program pembelajaran. Dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan teratur.

D. MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ketenagaan dalam sekolah identik dengan posisi guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Adanya pembagian tugas yang jelas antara ketenagaan yang satu dengan yang lainnya akan menunjang kelancaran dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Menurut Mulyasa (2009: 42) manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, (7) penilaian pegawai.

Mengenai pengelolaan ketenagaan, Nurkholis (2003: 46) menyatakan bahwa:

Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan, seperti daftar riwayat pekerjaan, dan kondisi pegawai untuk membantu kelancaran MBS di sekolah yang dipimpinnya.

E. MANAJEMEN KESISWAAN

Mengenai Manajemen Kesiswaan, Mulyasa (2009: 46-47) menyatakan bahwa:

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik (siswa), mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Tujuan dari manajemen kesiswaan yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Tanggung jawab kepala sekolah menurut Sutisna (1985) dalam Mulyasa (2009: 46) sebagai berikut:

1. Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu;

2. Penerimaan, orientasi, klarifikasi, dan penunjukkan murid kelas dan program studi;

3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;

4. Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti : pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;

5. Pengendalian dan disiplin murid;

6. Program bimbingan dan penyuluhan;

7. Program kesehatan dan keamanan;

8. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.

Nurkholis (2003: 46) dan Rohiat (2008: 67) menyatakan bahwa: “Yang diperlukan dalam manajemen kesiswaan adalah intensitas dan ekstensinya.”

Yang perlu diperhatikan dalam manajemen kesiswaan adalah bahwa sekolah tidak hanya mengembangkan pengetahuan anak saja, akan tetapi juga harus mengembangkan sikap kepribadian, aspek sosial emosional, disamping keterampilan-keterampilan yang lain. Sehingga akan tercipta peserta didik yang cerdas intelejen, emosional, maupun spiritualnya.

F. MANAJEMEN KEUANGAN

Keuangan merupakan salah satu sumber dari sekolah yang secara langsung menunjang kelangsungan dari sekolah tersebut dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam MB, hal tersebut akan jauh lebih terasa, karena menuntut sekolah untuk merencanakan, mengelola, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara transparan.

Sekolah diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah (Nurkholis, 2003: 46). Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah (Rohiat, 2009: 66)

Mulyasa (2009: 48) menyatakan bahwa: “Sumber keuangan dan pembiayan sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) pemerintah, (2) orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat.”

Dalam pengelolaan keuangan di sekolah, diperlukan rasa tanggungjawab yang besar dari semua komponen sekolah agar penggunaannya dapat maksimal dan sesuai sasaran. Dengan penggunaan yang tepat, maka semua kebutuhan sekolah dalam hal peningkatan pembelajaran, baik teknis ataupun non-teknis akan tercukupi sehingga sekolah dapat berjalan dengan lancar, teratur dan bertanggungjawab.

G. MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA

( FASILITAS )

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan, Mulyasa (2009: 49) menyatakan bahwa:

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Manejemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah.

Nurkholis (2003: 46) dan Rohiat (2008: 66) sepakat bahwa pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembannya.

Melihat alasan dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dalam MBS, sekolah yang benar-benar mengetahui kondisi dan kebutuhan fasilitas untuk pengembangan sekolahnya masing-masing.

H. MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah.

Menurut Mulyasa (2009: 50) tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:

1) Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;

2) Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;

3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Gambaran dan kondisi sekolah dapat diinformasikan ke masyarakat melalui laporan kepada orang tua siswa, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, open house, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah siswa (home visit), penjelasan oleh staf sekolah, siswa itu sendiri, radio serta laporan tahunan.

Esensi dari hubungan ini adalah meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan {Nurkholis (2003: 46-47) dan Rohiat (2008: 67)}

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa kelangsungan sebuah sekolah tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Maka, seyogyanya jalinan atau hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat harus dijunjung tingggi. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, pun demikian dengan masyarakat yang harus merasa memiliki sekolah. Keduanya saling membutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan Indonesia.

I. MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS

Menurut Mulyasa (2009: 52) manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.

1) Manajemen perpustakaan

Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik akan menunjang perkembangan peserta didik dalam hal perkembangan pengetahuan . Disamping itu juga memungkinkan bagi guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual.

2) Manajemen Kesehatan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan pengetahuan saja, tetapi juga harus meningkatkan jasmani dan rohani siswa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka di sekolah diadakan UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) dan pendirian tempat ibadah.

3) Manajemen Keamanan

Dengan tujuan memberikan rasa tenang dan nyaman dalam mengikuti proses belajar dan mengajar bagi komponen sekolah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa komponen MBS yang telah diuraikan di atas, sebenarnya ada benang merah dari pelaksanaan MBS, yaitu bahwa sekolah mempunyai kewenangan dalam mengelola sekolahnya. Alasan yang menguatkan hal tersebut karena sekolah dianggap lebih memahami dan mengetahui kondisi yang ada di sekolah, baik mengenai program pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat serta layanan khusus. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak dalam arti semuanya merupakan kewenangan sekolah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam hal kurikulum. Sekolah hanya berwenang menjabarkan kurikulum nasional dan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan karakteristik daearahnya masing-masing.

Jadi konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana telah diuraikan di atas, esensinya adalah kewenangan yang besar pada sekolah dengan tuntutan kemampuan manajerial dari kepala sekolah dengan dukungan dari guru, peserta didik, masyarakat, serta pemerintah.

B. Saran

1. Komponen-komponen MBS seperti diuraikan di atas akan berjalan dengan baik apabila kemampuan manajerial kepala sekolah baik dengan didukung oleh semua komponen sekolah yang ada;

2. Sebaiknya semua komponen dalam sekolah memahami tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga akan tercipta kondisi yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

E. Mulyasa. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Nurkholis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rohiat. 2008. Manajemen Sekolah. Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Pengembang Kurikulum. 2010. Kurikulum SD Negeri 3 Tamanwinangun.